Perusahaan akuntansi Anda di Indonesia

Sebuah praktik umum di Indonesia bahwa jasa akuntansi sebagian besar dialihdayakan oleh hampir semua perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk mempertahankan seorang spesialis yang kompeten, terutama bagi perusahaan dengan omzet kecil, di mana mempekerjakan karyawan penuh waktu kerap dianggap tidak efisien karena minimnya pekerjaan tetap yang dapat diberikan. Namun, tidak peduli bagaimana Anda melayani organisasi Anda – melalui karyawan outsourcing atau internal – pasti akan ada masalah.

Ketika Anda mulai menghadiri konsultasi, Anda akan menyadari bahwa setiap orang menyampaikan hal yang berbeda. Salah satu permasalahan dalam sistem outsourcing adalah banyaknya tenaga ahli dan perusahaan yang tidak kompeten dalam melakukan akuntansi “SATU PERSATU DENGAN VISA”, tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan maupun standar akuntansi yang berlaku. Akuntan Indonesia yang dapat Anda pekerjakan sebagai staf internal kerap kali tidak memiliki pendidikan dasar di bidang perpajakan atau hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang jenis pajak tertentu, karena kursus yang mengarah pada lisensi pajak hanya memberikan pemahaman yang terbatas.
Sayangnya, bahkan spesialis yang sudah berpengalaman pun kerap kali membuat kesalahan, karena selama praktik kerja mereka, mereka tidak terbiasa menghadapi perbedaan interpretasi undang-undang atau perbedaan dalam perhitungan pajak tertentu di lapangan.

Banyak agen mengenakan biaya untuk beberapa “laporan nol”. Mereka menyarankan untuk membayar pengeluaran pribadi melalui rekening perusahaan dan mengatakan bahwa akuntansi di sini sangat mudah: cukup kirimkan beberapa laporan dalam setahun kemudian semuanya selesai.

Padahal, akuntansi di Indonesia adalah akuntansi yang paling umum, yang menjalankan prinsip-prinsip hukum yang sama seperti SEMUA DEPARTEMEN AKUNTANSI DI DUNIA!!!
PT PMA diwajibkan untuk memelihara catatan akuntansi lengkap, yaitu:
mendaftarkan semua proses internal;
menerima barang sesuai dengan dokumen dan menaruhnya di neraca, agar barang tersebut tidak hilang begitu saja;
melaporkan semua pembayaran masuk dan keluar;
serta melaporkan pajak secara berkala.

Kami terus belajar, memperbarui pengetahuan kami, dan mempertanyakan semua hipotesis. Untuk posisi akuntan di perusahaan kami, kami melakukan 20 wawancara, karena keberadaan pendidikan dan sertifikat tidak mengatakan APA PUN tentang tingkat pengetahuan seorang akuntan.

Pernyataan klise bahwa “Di Indonesia setiap orang membayar 0,5%”. Memang tidak sepenuhnya salah. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua hal sesederhana seperti yang terlihat pada pandangan pertama.

Hampir setiap jenis kegiatan usaha membawa konsekuensi perpajakan tambahan, dan tarif “0,5%” yang populer itu pun memiliki batasan-batasannya sendiri.

Mari kita uraikan secara berurutan:

0,5% - atau yang dikenal dengan PP 55 - adalah skema pajak preferensial yang dapat diberlakukan kepada perusahaan yang masih baru berdiri. Pajak ini dikenakan atas seluruh dana yang masuk ke rekening perusahaan (dengan pengecualian investasi). Skema ini bersifat tidak wajib, artinya perusahaan dapat langsung memilih untuk mengikuti skema Pajak Penghasilan (PPh) biasa tanpa melalui tarif preferensial.

Suka atau tidak, perusahaan akan kehilangan hak atas keringanan pajak ini apabila total pendapatannya melebihi batas Rp4,8 miliar dalam satu tahun kalender. Ketika itu terjadi, perusahaan secara otomatis wajib beralih ke skema PPh Badan (PPh 25/29), yang berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Ini berarti perusahaan akan dikenakan pajak sebesar 22% dari laba bersih, dengan catatan bahwa tarif preferensial 11% hanya berlaku untuk penghasilan hingga Rp4,8 miliar pertama.


Lebih lanjut, apabila dalam satu tahun kalender perusahaan menerima penghasilan sebesar 4,8 miliar, maka secara otomatis perusahaan akan diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dikenakan kewajiban membayar PPN, mulai bulan berikutnya.


Sering kali, tarif PPN sebesar 11% yang berlaku ditambahkan begitu saja ke tarif PPh preferensial (11%). Hal ini kemudian dianggap sebagai pajak atas keuntungan sebesar 22%. Namun, anggapan ini tidaklah tepat. Pajak-pajak ini dihitung berdasarkan prinsip yang sangat berbeda. Pernyataan bahwa “22% harus dibayarkan kepada negara” sama saja dengan menyimpulkan bahwa “suhu rata-rata semua pasien di rumah sakit adalah 36,6°C, perbandingan yang menyesatkan.

Selain itu:
- Anda dapat membayar pajak preferensial namun tetap diwajibkan sebagai pembayar PPN;
- Anda dapat mengikuti skema pajak penghasilan biasa, tetapi tidak dikenai PPN;
- Terdapat jenis pajak yang secara otomatis mengecualikan kewajiban pembayaran PPh
- Dan masih banyak lagi nuansa perpajakan lainnya yang menarik, dengan kompleksitas dan keindahan hukumnya tersendiri.

Beberapa jenis pajak lainnya yang berlaku, antara lain:
- Pajak atas jasa konstruksi;
- Pajak sektor HoReCa (hotel, restoran, kafe, layanan pengantaran makanan, salon spa, dan sejenisnya);
- Pajak atas layanan bisnis (untuk semua kontrak B2B);
- Pajak penghasilan untuk karyawan tetap maupun kontrak kerja individu;
- Pajak atas kontrak lepas (freelance) dengan spesialis;
- Pajak atas perolehan dan pengalihan hak atas tanah;
- Pajak atas jasa yang dibeli dari luar negeri;
- PPN atas kegiatan KMS (kegiatan membangun sendiri)
- Dan berbagai jenis pajak lainnya

Kesimpulan
Apakah semua ini terdengar menakutkan?
Ya, jika pengelolaan arus dana dilakukan secara tidak cermat dan hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan optimalisasi.

Kami yakin tidak perlu banyak penjelasan di sini. Siapa pun yang pernah bekerja dengan 1C tentu tahu betul seperti apa sistem ini!
Kemampuan sistem ini sangat luas dan sulit diukur secara sederhana: mulai dari penghitungan upah per jam untuk para spesialis Anda hingga pengelolaan laporan pergudangan.
Percaya atau tidak, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia masih bergantung pada spreadsheet .xls dan pencatatan manual di atas kertas untuk mengelola bisnis mereka.
Kami menghadirkan 1C:Enterprise dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal: dukungan tiga bahasa (Inggris, Indonesia, Rusia), perhitungan seluruh jenis pajak dan iuran, serta berbagai fungsi tambahan. Kami sendiri mengelola akuntansi internal kami menggunakan 1C:Enterprise, dan kami berharap Anda pun dapat merasakan manfaat yang sama.
Saat ini, klien-klien kami telah menggunakan solusi siap pakai ini untuk perhitungan gaji dan pengelolaan data personalia. Beberapa klien juga telah menerapkan sistem ini untuk manajemen dan pencatatan akuntansi pergudangan menggunakan alat yang kami sediakan.

Selama beberapa tahun terakhir, memulai bisnis di Indonesia dianggap sebagai proses yang relatif mudah. Ya, peraturan memang mencantumkan persyaratan “modal investasi” sebesar Rp10.000.000.000,00. Namun, dalam praktiknya, sering kali hal tersebut diabaikan secara informal.
Namun, dengan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing, mari kita tinjau secara ringkas kondisi yang berlaku saat ini.
Bentuk Badan Usaha

• PT (Perseroan Terbatas): merupakan bentuk badan yang paling umum digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia.
• PMA (Penanaman Modal Asing): adalah bentuk PT yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum asing.

Perusahaan dengan status PMA tunduk pada beberapa pembatasan, antara lain:
- Adanya daftar negatif investasi (DNI) di tingkat nasional yang mencantumkan sektor-sektor usaha yang tertutup bagi investasi asing, serta peraturan daerah yang dapat membatasi jenis usaha tertentu di wilayah tertentu. 
- Terdapat sektor usaha yang tidak memperbolehkan kepemilikan modal asing sebesar 100% 
- Kewajiban menanamkan modal minimal Rp10.000.000.000,00 untuk setiap jenis kegiatan usaha,
- Dan berbagai persyaratan administratif lainnya.
Pada saat Anda menandatangani dokumen pendirian perusahaan, secara hukum Anda menyatakan bahwa dana investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 telah tersedia. Bukti penyaluran dana ini dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib disampaikan secara berkala.
Pertanyaan umum: Apakah masih bisa membuka usaha kecil seperti kedai kopi?
Secara hukum, tidak disarankan, karena tidak mungkin memulai bisnis kecil dengan nilai investasi sebesar itu. Namun, dalam praktiknya, pemerintah melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) tetap membuka ruang dialog dan memberikan dukungan kepada perusahaan asing yang menunjukkan komitmen nyata. Hal tersebut dengan menyampaikan laporan rutin, membayar pajak, dan mempekerjakan tenaga kerja, serta memiliki rencana pengembangan bisnis yang jelas.

KITAS untuk Pemilik dan Direktur Perusahaan

KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) bukanlah visa, melainkan izin tinggal sementara yang berlaku untuk jangka waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Untuk izin tinggal permanen, terdapat KITAP yang berlaku hingga lima tahun.
KITAS investor bukanlah suatu keharusan, melainkan opsi bagi pemilik bisnis di Indonesia. Artinya, Anda dapat mendirikan perusahaan dan TIDAK PERNAH mengajukan KITAS jika memang tidak membutuhkannya. Namun, jika Anda menjabat sebagai direktur perusahaan, maka berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, Anda diwajibkan memiliki KITAS. Dalam hal ini, KITAS yang Anda miliki bukan sebagai investor, tetapi sebagai pejabat perusahaan (KITAS kerja).
Berdasarkan peraturan baru yang mulai berlaku pada 1 November 2023, seorang investor tidak dapat mengajukan KITAS investor jika kontribusi pribadi terhadap modal perusahaan kurang dari Rp10.000.000,00.
Mengapa Aturan ini ditetapkan? 
Kemungkinan besar, tujuan utama peraturan ini adalah untuk menghentikan praktik pendirian perusahaan palsu yang hanya bertujuan memperoleh KITAS, bukan untuk menjalankan usaha riil. 
Investasi atau KITAS kerja: Mana yang harus dipilih?
Pertanyaan pentingnya: mengapa tidak semua orang meningkatkan jumlah investasi yang dijamin dalam dokumen perusahaan mereka?
Jawabannya: karena modal dasar bukan sekedar formalitas – melainkan persyaratan legal dalam pendirian perusahaan. Jika terjadi peningkatan modal dasar, maka jumlah tersebut wajib disetor sepenuhnya. Jika Anda tidak dapat menyetor modal sesuai yang Anda cantumkan, Anda harus dapat memberikan penjelasan kepada BKPM. 
Jadi apakah Anda siap menyetor modal Rp10.000.000.000,00? Jika ya, jangan ragu untuk melanjutkan dan menyetor investasi tersebut.
Namun, jika tidak, maka memilih KITAS kerja (meskipun biayanya lebih tinggi) bisa menjadi solusi yang lebih aman dan berjangka panjang.
Pertama, Anda dapat menjalankan bisnis tanpa kekhawatiran terhadap pelanggaran keimigrasian. Kedua, Anda tidak perlu membuat komitmen yang berlebihan seperti menjanjikan investasi Rp20-30-40 miliar yang pada akhirnya tidak realistis.